Guru SMK

Berbicara tentang tunjangan sertifikasi guru memang tidak pernah selesai, karena hampir setiap saat pencairan selalu ada masalah, mulai dari linieritas mengajar sampai dengan lamanya proses pencairan dana setelah SKTP turun. Banyaknya permasalahan memang kadang menjengkelkan, tapi di sisi lain sebagai guru maupun tenaga kependidikan atau dinas terkait sangat perlu memahami peraturan yang terkait dengan Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah. Pada tahun 2018 ini pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2018 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah . Berdasarkan regulasi terbaru yaitu Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru , berikut disampaikan beberapa perubahan vital kebijakan dari Kemdikbud atas regulasi sebelumnya. Mohon dapat dipahami dan dicermati dengan seksama untuk kita laksanak...

Berikut ini adalah  Juknis BOS Tahun 2018 - Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 . Juknis BOS Tahun 2018 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 merupakan pedoman untuk menyusun RKAS dari Dana BOSNAS yang biasanya mulai cair di bulan Maret 2018.  Juknis BOS Tahun 2018 - Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 sangat penting untuk kita pelajari. Langsung saja silakan Download Juknis BOS Tahun 2018 - Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 pada link berikut

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 yang merupakan pengganti Permendikbud No 8 Tahun 2017 Silakan Download Selengkapnya di sini

Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Tahun 2017, silakan download di sini

Berikut ini adalah Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, ada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal permendikbud tersebut kaitannya dengan hari sekolah, khususnya dengan program 5 hari sekolah atau FDS antara lain sebagai berikut :  Pasal 1 Sekolah   adalah   adalah   bentuk   kelompok   layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman   Kanak-kanak   Luar   Biasa (TKLB)/Raudatul athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar   Luar   Biasa (SDLB)/Madrasah   Ibtidaiyah (MI),Sekolah   Menengah  Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah   Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas  Luar  Biasa (SMALB)/Madrasah  Aliyah  (MA),  dan Sekolah   Menengah   Kejuruan (SMK)/Madrasah   Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, da...

Bapak/Ibu berikut ini adalah Permendikbud dan Keputusan Mendikbud tentang penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) buku kurikulum 2013 milik Kemendikbud klas 1;4;7;10 dan klas 2;5;8;11. Cocok untuk membuat RKAS terkait dengan pembelian buku pelajaran. Silakan dowload  Permendikbud Nomor 24 Tahun 2017 dan lampirannya.

Permendikbud No 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan untuk pelaksanaan UNBK dan USBN tahun pelajaran 2016/2017.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor 3  Tahun 2017  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh Pemerintah  dan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Satuan  Pendidikan,  dengan hormat bersama ini telah di sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  tersebut,  untuk  diketahui  dan  digunakan  sebagaimana mestinya. Berikut ini Link Download  Permendikbud No 3 Tahun 2017, silakan klik di sini

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah . Komite sekolah selalu ada di setiap sekolah baik SD, SMP, maupun SMA/SMK. Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional dan akuntabel. Salah satu fungsi dari komite Sekolah adalah ikut memikirkan kemajuan sekolah dengan bersinergi dengan pihak sekolah.  Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Di SINI silakan Download

Kabar gembira bagi guru-guru yang bersertifikat pendidik namun selama ini tidak linier karena beda kode dengan dapodik, terjawab sudah dengan dikeluarkannya Permendikbud no 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik namun tidak linier dapat menyesuaikan dengan pelajaran apa yang sesuai dengan aturan di permendikbud no 46 tahun 2016 tersebut. Selengkapnya download aja di sini